Tragis, 10 Ribu Desa tak Punya Sekolah Dasar

Pengamat sosial Unas, Nia Elvina menilai belum tersedianya fasilitas pendidikan tingkat dasar merupakan bukti kegagalan pembangunan. Pemerintah tak memiliki orientasi pendidikan tepat. Hingga masih terdapat desa yang belum memiliki sekolah.
Padahal, sambung dia, penyiapan pendidikan merupakan hak sipil yang harus dipenuhi pemerintah. Tidak tersedianya fasiltias tersebut memberi makna ketidak berhasilan pemerintah pada sisi pemenuhan hak sipil. "Orientasi politiknya yang tidak menyentuh kebutuhan sipil. Kesulitan anak bersekolah itu pelanggaran serius dari negara," paparnya.
Ditanya soal pemerintah daerah, dosen Sosiologi Unas ini menilai peran pemerintah daerah memang sangat dibutuhkan.Tetapi tidak bisa diharapkan dalam penyiapan fasilitas utama. Hanya sebatas pada ketersediaan tenaga pengajar dan alat pengajaran. (rko/jos/jpnn)
JAKARTA- Memprihatinkan sekali kondisi anak-anak yang berada di pelosok desa. Data statistik mencatat, sebanyak 10.985 desa tak memiliki fasilitas
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kritik Penjurusan SMA, P2G: Setiap 5 Tahun, Anak Indonesia Jadi Kelinci Percobaan
- Penjurusan IPA, IPS, Bahasa di SMA Berlaku Mulai Tahun Ajaran Baru
- FH UKI dan Universitas Sevilla Jalin Kerja Sama di Bidang Riset dan Akademis
- Mendikdasmen: Tunjangan Guru Honorer Non-Serdik Tidak Dihitung dari Januari
- Program Lampu Belajar: Anak Sekolah di Desa pun Berhak Menjadi Cerdas
- Berkontribusi untuk Dunia Pendidikan, FKS Inspire Beri Pelatihan Skill untuk Guru dan Siswa SMK