Transaksi Kripto di Argentina Kena Pajak, Bagaimana dengan Indonesia?
Namun, perlu diketahui bahwa tarif pajak ini belum berada pada keputusan terakhir dan belum tetap, sehingga masih ada ruang untuk perubahan.
Perwakilan dari Asosiasi Blockchain Indonesia Asih Karnengsih menyatakan saat ini pajak masih dalam tahap diskusi dengan pemerintah.
Kendati demikian, Asih menyebutkan jika pajak ini diterapakan akan memicu kekhawatiran.
“Salah satu kekhawatiran yang muncul dari penetapan ini adalah kemungkinan berkurangnya pengguna bursa kripto lokal akibat merasa pajak dan biaya terlalu tinggi," kata dia.
Oleh karena itu, lanjut Asih, perlu penetapan yang baik yang menguntungkan semua pihak terutama konsumen.
"Sehingga para pengguna tidak pindah ke bursa global atau luar negeri untuk mendapatkan biaya lebih rendah,” katanya saat dihubungi oleh Coinvestasi Juni lalu.
Dia berharp pajak kripto di Indonesia didiskusikan lebih dalam dengan memerhatikan berbagai aspek.
Selain itu, akan membuat adopsi kripto di Indonesia bisa meningkat bukan sebaliknya.
Argentina menerbitkan dekrit terkait transaksi kripto dan mengakibatkan mata uang digital itu mengikuti aturan undang-undang pajak.
- Qatar Buka Keran Investasi untuk Bangun 1 Juta Rumah di Indonesia
- Menperin Agus: Bos Apple Masih Melakukan Negosiasi
- Bos Apple Lakukan Pertemuan dengan Kemenperin, Ternyata Ini yang Dibahas
- Gotrade Hadirkan Options Trading: Solusi Cerdas untuk Kendali Penuh atas Investasi
- Pendapatan Pajak di Jakarta Capai Rp 44,46 Triliun pada 2024
- Pengertian, Aspek, Jenis, Tujuan, dan Cara Tingkatkan Literasi Keuangan