Transaksi Online Bakal Dipajaki

Namun demikian, lanjut Fuad, saat ini Direktorat Jenderal Pajak masih kesulitan untuk mengakses data transaksi perdangan online via internet. Sebab, belum ada regulasi mengenai bagaimana pelaporan transaksi online tersebut. "Jadi kita tidak tahu siapa saja yang melakukan transaksi. Akses ini yang kita coba dapatkan," ucapnya."

Sementara itu, terkait rencana pengenaan pajak pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa pemerintah akan memberlakukan sistem perpajakan yang sederhana dan adil. "Tentu ada kriteria khusus, seperti pedagang kaki lima, misalnya pedagang eceran sederhana, tentu tidak perlu bayar pajak," ujarnya.

Menurut Agus, untuk wajib pajak UMKM, pemerintah akan menyusun sistem yang sederhana. Misalnya, dengan tidak perlu membikin SPT atau surat pemberutahuan pajak tahunan yang membuat proses dan prosedurnya panjang serta menyulitkan pelaku UMKM. "Sistem sederhana ini yang sedang kita susun, misalnya (pajaknya) berdasar omzet saja," katanya.

Di lain pihak, Agus memintah agar para pengusaha besar dengan omzet besar bisa lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab, dia mengakui bahwa tingkat kepatuhan pembayar pajak di Indonesia masih rendah. (owi)