Transformasi BPJS Kesehatan Belum Optimal

jpnn.com - JAKARTA - Ketidaksiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di lapangan dinilai sangat mempengaruhi pelayanan kepada peserta. Terutama proses transformasi JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan tidak dilakukan dengan baik.

Demikian dikatakan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, saat menyampaikan beragam permasalahan selama dua minggu berjalannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan BPJS Kesehatan, Rabu (15/1).

"Pekerja JPK Jamsostek yang otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan ternyata harus disuruh mendaftar lagi ke BPJS Kesehatan. Ini yang membuat pekerja dan pengusaha protes," kata Timboel dalam siaran persnya yang diterima JPNN.com.

Seharusnya, kata Timboel, data dari Jamsostek bisa digunakan BPJS Kesehatan untuk membuat kartu BPJS Kesehatan bagi pekerja formal. Demikian juga data purnawirawan TNI/Polri harusnya sudah bisa digunakan BPJS Kesehatan untuk membuat kartu baru tanpa keharusan para purnawirawan tersebut mendaftar ulang ke BPJS Kesehatan.

Masalah lainnya temuan BPJS Watch, transformasi JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan meninggalkan peserta JPK Pekerja Mandiri yang tidak otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Padahal sesuai UU 24/2011 tentang BPJS sangat jelas dinyatakan peserta JPK Jamsostek otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Selain itu, pada saat di Jamsostek program JPK Pekerja Mandiri melingkupi keluarga tetapi saat ini peserta Pekerja Mandiri di BPJS Kesehatan merupakan peserta individual saja. "Harusnya BPJS Kesehatan juga menerima peserta pekerja mandiri berbasis keluarga dengan iuran yang khusus, tidak mengacu pada hitungan pekerja mandiri," tutur Sekjen OPSI itu.

Ditambahkan, permasalahan pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan juga dikeluhkan rakyat banyak karena lokasi pendaftaran hanya ada di lokasi-lokasi tertentu saja, difokuskan di kantor-kantor BPJS Kesehatan, sehingga terjadi penumpukan calon pendaftar.

"Seharusnya pendaftaran BPJS Kesehatan dilakukan di puskesmas-puskesman atau RS sehingga rakyat lebih mudah mengakses dan tidak terjadi penumpukkan," pungkas Timboel. (Fat/jpnn)