Transparansi Dana Golkar, PD dan PKS Dipertanyakan

Selain itu, TII juga meneliti Anggaran Dasar parpol yang mencantumkan laporan keuangan dan jumlah dana yang diperoleh dari APBN. Dari kategori-kategori itu, hanya lima partai yang bersedia melakukan audiensi untuk survei di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura. Sementara PPP hanya membuka diri untuk beraudiensi tanpa memberikan data yang butuhkan untuk survei.

"Survei ini dilaksanakan dengan pemahaman bahwa partai politik bersifat transparan, akuntabel dan kredibel. Partai yang dikelola secara tidak transparan akan melahirkan calon pemimpin yang korup. Kita bisa mengatakan parpol yang tidak kooperatif, tidak memiliki tingkat transparansi yang bisa diukur," tuturnya.

TII berharap ke depan parpol-parpol yang tidak kooperatif dan tertutup dalam masalah pendanaannya bisa lebih terbuka. Menurutnya sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabel akan lebih mudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selain itu dengan keuangan partai yang dapat dikontrol, demokrasi seharusnya menjadi proses politik yang murah. (flo/jpnn)