Transparansi Kapolri Minus

JAKARTA - Plus minus penilaian kinerja tiga bulan pertama Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri mulai bermunculan. Mantan Kabareskrim itu memang mencanangkan sejumlah program kerja dalam seratus hari pertamanya yang jatuh akhir Desember. Salah satu program yang selalu didengungkan adalah bersih-bersih internal.

Soal bersih-bersih itulah yang malah menjadi sisi minus Akpol angkatan '74 itu. "Dari segi penindakan, (Bambang) yang menganulir pernyataan (Irwasum Komjen Pol) Jusuf Manggabarani terkait pemeriksaan para jenderal jadi pertanyaan. Tidak mungkin kan Jusuf ngomong sembarangan," kata anggota Kompolnas Adnan Pandupraja di Jakarta kemarin (26/12). Dia menilai, langkah Bambang dalam hal ini antiklimaks.

Yang dimaksud Adnan soal anulir adalah pembatalan rencana pemeriksaan enam jenderal buntut pengungkapan judi toto gelap Atjin oleh Kapolda Riau Brigjen Pol Hadiatmoko pada 23 Oktober lalu. Saat itu Irwasum menjanjikan memeriksa keenam orang tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban manajerial. Namun, rencana itu tiba-tiba batal tanpa alasan jelas. Bambang mengatakan, sanksi teguran sudah cukup tanpa perlu memeriksa.

Namun, Adnan, lulusan master of laws University of Technology Sidney, itu angkat topi atas konsistensi Bambang memimpin korps baju cokelat dalam memerangi narkoba dan judi. "Termasuk, gebrakannya dalam melakukan operasi antipreman. Kita harus fair. Tapi, kalau bicara polisi sebagai good governance, tidak terlihat transparan dalam kasus jenderal tadi," sambungnya.(naz/oki)