Transparansi Penggunaan APBD DKI Kabur

Pihaknya juga meminta Panwaslu DKI Jakarta bersikap tegas. Tidak memihak, dan bekerja maksimal dalam pengawasannya. “Ketegasan itu dapat diwujudkan dengan menindaklanjuti temuan selebaran yang mengadu domba, memberi sanksi tim kampanye yang melanggar aturan dan meresahkan masyarakat, mengotori fasilitas publik, dan mencuri start jadwal kampanye,” bebernya.

Forum Peduli Pemilukada DKI Jakarta 2012 juga mendesak Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Satpol PP DKI Jakarta, untuk bersikap netral. Serta segera melakukan pembersihan terhadap alat peraga “narsis” para calon yang sudah mengganggu tata keindahan kota.

Adapun yang keempat, mereka memperingatkan setiap pihak agar bertindak secara fair, menghindari black campaign. Dan melakukan tindakan yang mendukung terselenggaranya pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012 secara jujur, adil, demokratis, dan damai, bukan hal yang sebaliknya. “Kami mengajak segenap masyarakat untuk menolak segala aktivitas yang berbau politik uang dan segera melaporkannya kepada pengawas pemilu jika menemukan hal tersebut di lingkungannya masing-masing. Jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya,” pungkas Wahyu. (dai)