Transparansi Publik yang Dilakukan Menteri BUMN Mendapat Apresiasi

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Menteri BUMN, Erick Thohir yang selalu mementingkan keterbukaan data dan informasi menjadi budaya yang harus dibiasakan di BUMN, mendapat apresiasi dari Dewan Penasehat sekaligus pendiri sebuah organisasi kewartawanan Poros Wartawan Jakarta (PWJ), Suparnie.

"Saya mengapresiasi langkah pak menteri Erick Thohir yang terus mendorong itu, sudah seharusnya perusahaan BUMN lebih meningkatkan prinsip transparansi, di mana hal ini menjadi kewajiban perusahaan agar memudahkan negara dan masyarakat dalam mengawasi kinerja dan pengelolaan perusahaan BUMN," ujar Suparnie, Rabu (7/12).

Hal tersebut disampaikan Suparnie, menanggapi komitmen Erick Thohir untuk mendorong perusahaan BUMN agar lebih transparan terkait keterbukaan data dan informasi, seperti yang diharapkan banyak pihak.

Meski belum semua BUMN, namun proses secara berkelanjutan terus didorong Erick menjadi budaya di perusahaan-perusahaan BUMN. Intinya tak boleh ada lagi proses yang tertutup karena tata kelola perusahaan yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi sebagai pondasi untuk mencapai performa perusahaan yang baik.

Parnie mencontohkan, beberapa upaya transparansi yang dihadirkan BUMN era menteri saat ini di antaranya; dari mulai jumlah besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pengelolaannya, kerugian dan keuntungan perusahaan BUMN, penyusutan dan pengklasteran BUMN, rekrutmen pegawai dan penciptaan lapangan kerja bagi semua kalangan termasuk kaum difabel di BUMN.

Penyediaan lapangan kerja dari 38 BUMN melalui Rekrutmen Bersama BUMN 2022 yang dibuka sejak 1-7 Desember 2022 dan rencananya akan menyerap 898 calon pegawai BUMN ini juga merupakan salah satu transparansi informasi dalam rangka rekrutmen pegawai BUMN.

"Memang belum semuanya transparan di BUMN kalau kita lihat, tapi paling tidak upaya itu terus dilakukan oleh pak menteri sebagai upaya mendorong transparansi untuk tumbuh kembang perusahaan, melalui transparansi, evaluasi terus dapat dilakukan demi pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja yang lebih luas," tambahnya.

"Harapannya, sebagai insan media, Menteri Erick Thohir bisa terus mendorong banyak lagi BUMN untuk lebih transparan dan akuntabel yang bisa dilakukan BUMN melalui sosialisasi bekerjasama dengan lembaga terkait seperti Komisi Informasi Publik dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)," serunya.(chi/jpnn)