Trauma Era Nazi, Jerman Larang Perusahaan Tanya Status Vaksinasi Karyawan

Kabinet pada Rabu sepakat untuk mengharuskan perusahaan mengizinkan karyawan mereka libur untuk menjalani vaksinasi.
Kabinet mengatakan perusahaan dapat mempertimbangkan status vaksinasi karyawan mereka jika mereka mengetahuinya saat memutuskan untuk mengambil tindakan perlindungan.
Heil mengatakan pada stasiun TV ARD dia memahami bahwa banyak karyawan juga ingin mengetahui status vaksinasi rekan kerja mereka, namun hukum Jerman membuat mereka tak bisa menanyakan informasi itu.
"Data kesehatan karyawan sangat sensitif," kata Menteri Kehakiman Christine Lambrecht pada kelompok media Funke.
Namun dia menambahkan bahwa memberi hak kepada pemberi kerja untuk mengetahui informasi itu dimungkinkan di tempat-tempat kerja yang sangat berisiko.
Heil mengatakan solusi yang pragmatis diperlukan, misalnya di rumah sakit atau penjara.
Pengecualian pada undang-undang privasi telah dilakukan dengan memberi izin pada restoran untuk dibuka kembali dengan syarat karyawan dan pelanggan menunjukkan mereka telah divaksin, sudah sembuh atau hasil tes negatif.
Heil mengatakan hal yang sama bisa diterapkan pada lingkungan berisiko lainnya, namun langkah semacam itu tergantung pada menteri kesehatan.
Pemerintah Jerman menegaskan bahwa status vaksinasi COVID-19 termasuk dalam data pribadi yang dilindungi undang-undang
- TASPEN Imbau Seluruh Peserta Lindungi Data Pribadi dengan Segera Lakukan Ini
- Kanselir Jerman Sebut Donald Trump Merusak Tatanan Niaga Global
- Vaksinasi Hepatitis A Bagi Atlet Muda untuk Prestasi Lebih Gemilang
- Diduga Sebar Data Paspor, Oknum di Kementerian Dilaporkan ke Bareskrim
- Pegawai Bandara Mogok Kerja, 3.400 Penerbangan Dibatalkan
- Soal Lagu Bayar Bayar Bayar, GPA Ungkit Peran Polisi Saat Banjir & Penanganan Covid-19