Trauma Era Nazi, Jerman Larang Perusahaan Tanya Status Vaksinasi Karyawan
Kabinet pada Rabu sepakat untuk mengharuskan perusahaan mengizinkan karyawan mereka libur untuk menjalani vaksinasi.
Kabinet mengatakan perusahaan dapat mempertimbangkan status vaksinasi karyawan mereka jika mereka mengetahuinya saat memutuskan untuk mengambil tindakan perlindungan.
Heil mengatakan pada stasiun TV ARD dia memahami bahwa banyak karyawan juga ingin mengetahui status vaksinasi rekan kerja mereka, namun hukum Jerman membuat mereka tak bisa menanyakan informasi itu.
"Data kesehatan karyawan sangat sensitif," kata Menteri Kehakiman Christine Lambrecht pada kelompok media Funke.
Namun dia menambahkan bahwa memberi hak kepada pemberi kerja untuk mengetahui informasi itu dimungkinkan di tempat-tempat kerja yang sangat berisiko.
Heil mengatakan solusi yang pragmatis diperlukan, misalnya di rumah sakit atau penjara.
Pengecualian pada undang-undang privasi telah dilakukan dengan memberi izin pada restoran untuk dibuka kembali dengan syarat karyawan dan pelanggan menunjukkan mereka telah divaksin, sudah sembuh atau hasil tes negatif.
Heil mengatakan hal yang sama bisa diterapkan pada lingkungan berisiko lainnya, namun langkah semacam itu tergantung pada menteri kesehatan.
Pemerintah Jerman menegaskan bahwa status vaksinasi COVID-19 termasuk dalam data pribadi yang dilindungi undang-undang
- Dokter Asal Arab Saudi Pelaku Serangan yang Menewaskan 2 Orang di Pasar Natal
- Kunjungi Kaltim, Delegasi Selangor Jalin Kolaborasi Regional untuk Pencegahan Dengue
- Rezim Assad Tumbang, Jerman Langsung Tutup Pintu untuk Warga Suriah
- Usut Kasus Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Song Sung Wook dan Agus Subarkah
- Saksi Ungkit Jasa Harvey Moeis dalam Penanganan Covid, Lalu Ungkap Pesan Jokowi & BG
- 5 Langkah Melindungi Data Pribadi saat Transaksi Digital