Tren Isu Ketahanan Pangan Menanjak Saat Pandemi Covid-19

Tren Isu Ketahanan Pangan Menanjak Saat Pandemi Covid-19
ILUSTRASI. Stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) melimpah. Foto: dok. BKP Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 ternyata tidak hanya berputar pada isu kesehatan masyarakat. Berdasarkan lembaga riset dan intelijen media Indonesia Indikator, Ketahanan Pangan turut menjadi isu populer selama pandemi.

“Isu ketahanan pangan nasional turut menguat dengan adanya pandemi covid-19. Berdasarkan data kami, terdapat 60.209 artikel di media mainstream yang membahas tentang ketahanan pangan,” sebut Kepala Divisi Riset Media Indonesia Indicator, Fanny Chaniago, pada keterangan pers, Selasa (13/5/2020) sore. 

Media massa umumnya membahas tentang upaya pemangku kebijakan dalam menjaga stok dan ketersediaan pangan.

Selain itu, Fanny juga mencatat kehadiran sejumlah pihak yang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan guna memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.

Narasumber yang dikutip di media tentang isu ini pun cukup beragam. Beberapa kelompok yang turut bersuara adalah pemerintah, pengamat, badan usaha milik negara (BUMN), dan sebagainya.

Fanny menggarisbawahi bahwa pemerintah terbilang aktif bersuara dalam isu ini. Tercatat 10  figur yang banyak dimintai komentar oleh media massa mengenai ketahanan pangan, seluruhnya berasal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bahkan Presiden Joko Widodo tampil sebagai tokoh yang paling banyak bersuara di media massa, yaitu sebanyak 6.079 berita.

“Media massa banyak menyoroti arahan Presiden terhadap jajarannya pada rapat terbatas 28 April 2020 dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan menyiasati adanya provinsi-provinsi tertentu yang mengalami defisit pangan,” ungkap Fanny.

Tak terpaut jauh dengan Presiden, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga menjadi figur yang aktif berbicara tentang ketahanan pangan di media massa. Indonesia Indikator menangkap Syahrul muncul dalam 4.505 berita.

Media massa banyak menyoroti arahan Presiden terhadap jajarannya pada rapat terbatas 28 April 2020 dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan menyiasati adanya provinsi-provinsi tertentu yang mengalami defisit pangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News