Tri Yulianto Sebut KLB Demokrat Sebuah Keniscayaan
jpnn.com, JAKARTA - Politikus senior Partai Demokrat Tri Yulianto mengatakan Kongres Luar Biasa (KLB) di partai politik termasuk di Partai Demokrat adalah sebuah keniscayaan.
“KLB bagi saya, sah-sah saja dalam dunia partai politik. Karena memang ada sumbatan, atau terjadi kezaliman, ketidakadilan atau terjadi kesewenang-wenangan pasti muncul riak-riak adalah KLB,” kata Tri Yulianto di Jakarta, Sabtu (20/2/2021).
Menurut Tri, KLB adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dia menyebutkan Partai Demokrat dibangun sebagai partai terbuka, partai modern, bukan partai dinasti.
“Tetapi, lama-lama kami rasakan makin luar biasa menyimpangnya. Bukan lagi Partai yang betul-betul seperti dicita-citakan pada awal pendirian tetapi menjurus kepada tirani kekeluargaan,” kata Tri.
“Sebagai contoh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dijabat Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Ketua Umum Demokrat Agus HarimMurti Yudhoyono (AHY), Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono sekaligus merangkap Wakil Ketua Banggar DPR. Ini baru pertama kali ini terjadi,” kata Tri lagi.
Lebih lanjut, Demokrat pernah melaksanakan KLB. “Ketika Demokrat melakukan KLB, terpilih Pak SBY selaku Ketua Umum yang saat itu menjabat Presiden. Pak SBY menggantikan Anas Urbaningrum.”
“Bayangkan, Bapak (Susilo Bambang Yudhoyono, red) Ketua Umum Demokrat, anaknya Sekjen (Edhie Baskoro Yudhoyono). Coba tunjukkan partai mana di Indonesia. Sepertinya tidak ada. Coba cek sejarah kepengurusan partai sejak tahun 1955. Ada enggak seperti Partai Demokrat,” tanya Tri.
Berkaitan dengan situasi tersebut, menurut Tri, ada kader menyalurkan aspirasi itu kepada para pendiri dan deklarator Partai Demokrat. “Jadi ini yang kami bisa sampaikan. Jadi KLB ini tidak bisa dihindari, KLB adalah sebuah keniscayaan,” ucap Tri.
Politikus senior Partai Demokrat Tri Yulianto mengatakan Kongres Luar Biasa (KLB) di partai politik termasuk di Partai Demokrat adalah sebuah keniscayaan.
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%
- Status Tersangka Denny Indrayana di Kasus Payment Gateway Harus segera Dieksekusi
- Demokrat Minta Auditor BPK Diusut Terkait Jual Beli Opini WTP