Triliunan Rupiah Dipasrahkan ke Daerah

JAKARTA – Ide Mendagri  Gamawan Fauzi agar dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dipasrahkan saja ke daerah, tampaknya didasari alasan yang cukup kuat. Selama ini, penyaluran harus melalui kemendagri di pusat sehingga proses birokrasi menjadi rumit. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Saut Situmorang, menjelaskan, pada dasarnya dana PNPM memang jatahnya daerah. Namun, alokasi dana di APBN tercatat sebagai anggaran kemendagri sehingga terkesan anggaran kemendagri begitu besar.

“Karena diadministrasikan lewat kementrian dalam negeri sehingga anggaran kementrian dalam negeri terlihat besar, padahal itu kebanyakan dana PNPM,” ujar Saut kepada wartawan, Sabtu (27/3).

Sebelumnya, Gamawan menyebutkan, dana PNPM yang diurus kemendagri adalah untuk dana pemberdayaan masyarakat perdesaan yang untuk tahun ini mencapai Rp8,5 triliun. Gamawan mengaku sudah bicara dengan menkeu dan kepala bappenas mengenai ide penyerahan dana PNPM langsung ke daerah. Dia berharap, kementrian lain yang ikut mengurus dana PNPM bisa menyetujui idenya itu, yang diharapkan dimulai 2011.

Menurut Saut, dengan diserahkannya langsung dana PNPM ke daerah, maka beban kemendagri juga akan berkurang. Selama ini, lanjutnya, laporan keuangan kemendagri dinilai belum baik oleh BPK karena laporan penggunaan dana PNPM dari daerah sering telat disampaikan ke kemendagri.