Trimed: Kejagung Lemah Dukungannya

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perjuangan melihat pengusutan kasus kerusuhan dan pengambilalihan kantor DPP PDI 27 Juli 1996 lalu, masih jalan di tempat. 

Bahkan menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan, dalam penanganan kasus ini aparat penegak hukum terlihat tidak serius. 

Menurut salah satu mantan satu Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini, kesimpulan tersebut mengemuka dari hasil diskusi yang digelar DPP PDIP memperingati 20 tahun peristiwa 27 Juli, di Kantor DPP PDIP, Rabu (27/7).

"Kelihatan aparat penegak hukum tak serius. Bahkan kasus 27 Juli belum termasuk kasus pelanggaran hak azasi manusia (HAM) berat yang direkomendasikan Komnas HAM," ujar Trimed, panggilan akrabnya.

Menurut pria berdarah Batak ini, dalam diskusi terungkap mengapa selama ini Komnas HAM belum menetapkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat. Yakni, selain dianggap belum ada hubungan yang saling bertautan, juga belum ada dukungan dari aparat hukum yang lain.

"Di ujung diskusi, disampaikan Ketua Komnas HAM, Kejagung lemah dukungannya. Terutama dalam rangka menghadirkan saksi-saksi. Kemudian lemahnya dukungan politik," ujar Trimedya. 

Atas kondisi yang ada, Trimedya mengatakan, DPP PDIP bersama Komnas HAM sepakat menindaklanjuti pengungkapan kasus 27 Juli dengan dibantu sejumlah aktivis pegiat kemanusiaan seperti Direktut Setara Institute Hendardi dan Ketua YLBHI Alvon. 

"Dalam pertemuan juga hadir salah satu Direktur dari Kemenkumham Agung, beliau juga bersedia (menindaklanjuti,red). Karena dalam nomenklatur kementerian ini, Menkumham merupakan penasihat hukum presiden. Untuk itu (Menkumham,red) bisa membantu sekaligus mengingatkan. Karena Pak Jokowi pernah menjanjikan ikut menuntaskan kasus 27 Juli," ujar Trimedya. (gir/jpnn)