Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Misbakhun Punya Saran untuk Pemerintah & BI

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memperkirakan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang tarif bea masuk tambahan baru atas produk luar negeri akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS.
Legislator Partai Golkar itu pun mendorong tim ekonomi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan konsolidasi menyeluruh demi menghadapi guncangan akibat kebijakan yang kondang dengan sebutan Trump 2.0 tersebut.
Misbakhun menegaskan bahwa konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya.
"Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Misbakhun melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (4/3).
Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.
"Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik," ungkapnya.
Misbakhun juga membeber data transaksi perdagangan Indonesia - AS pada 2024. Pada tahun lalu, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar.
Menurut Misbakhun, angka itu setara dengan 9,9 perse dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. "Posisi surplus di pihak Indonesia," tegasnya.
Misbakhun meyakini Tim Ekonomi Prabowo mampu meredam guncangan efek tarif masuk ala Trump
- Soal Kebijakan Tarif Trump, Indonesia Diusulkan Dorong WTO Menyehatkan Perdagangan Global
- Menko Airlangga Bertemu PM Anwar Ibrahim, Bahas Strategi Menghadapi Tarif Resiprokal AS
- Didit Hediprasetyo Jadi Kekuatan Tak Terduga Milik Prabowo
- Ekonom Ungkap Komoditas yang Bakal Terdampak Kebijakan Tarif Trump
- Trump Berulah, Macron Desak Perusahaan Prancis Setop Berinvestasi di Amerika
- Respons Pemerintah RI Soal Kebijakan Baru Donald Trump