Try Sutrisno Tuding Amien Rais Pengkhianat, Kader PAN Protes

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR Saleh Partaonan Daulay, protes terhadap tudingan Wakil Presiden Keenam RI Try Sutrisno yang menyebut Amien Rais sebagai pengkhianat bangsa.

Saleh sangat menyesalkan pernyataan yang disampaikan Try dalam sambutannya dalam sebuah acara di Mabes TNI Cilangkap, Jumat (22/9) kemarin. Hal itu berawal Di mana, Jenderal TNI (purn) itu menyoal kiprah politik mantan Ketua MPR Amien Rais dalam proses amandemen UUD 1945, hingga terlontar pernyataan yang menuding mantan ketum PAN itu sebagai pengkhianat bangsa.

Sebagai tokoh nasional, menurut Saleh, tidak sepantasnya Try Soetrisno menyampaikan hal itu di ruang publik. Apalagi, pernyataan itu tidak jelas arah dan esensinya.

"Sebagai mantan wakil presiden, semestinya Pak Try tahu persis apa yang terjadi pada kisaran 1998-1999. Reformasi itu adalah keharusan dan tuntutan semua orang. Termasuk salah satu amanat reformasi adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945," ujar Saleh kepada jpnn.com, Sabtu (23/9).

Karena amandemen bagian dari amanat rakyat, katanya, tentu politisi dari berbagai pihak diharuskan untuk menjalankannya, termasuk pada waktu itu fraksi TNI/Polri. Namun demikian dia menegaskan bahwa seluruh rumusan amandemen adalah kesepakatan seluruh fraksi. Bukan satu orang, atau satu fraksi, termasuk seorang Amien Rais yang waktu itu memiliki posisi sebagai ketua MPR juga tidak bisa mendikte semua anggota MPR RI.

"Jadi kalau ada yang menyalah-nyalahkan Amien Rais, berarti ada yang melupakan sejarah. Itu juga sama dengan menyalahkan rakyat yang memang menginginkan amandemen," tegas Anggota Komisi IX DPR ini.

Dia juga menyebutkan bahwa banyak sekali masyarakat yang menyambut gembira amandemen UUD 1945 yang membawa perubahan dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Termasuk menganulir kepemimpinan seorang presiden lebih dari dua periode. Dengan amandemen, sistem demokrasi Indonesia menjadi lebih terbuka. Kesempatan untuk mengisi jabatan-jabatan politik terbuka lebar bagi semua pihak.

"Mungkin ada beberapa aspek dalam reformasi yang dirasa tidak pas saat ini. Jika itu yang disebut, semestinya yang disuarakan adalah adanya amandemen lanjutan untuk menyempurnakan dan menambal yang dianggap tidak pas itu. Bukan malah menyalah-nyalahkan dan seolah semua yang dilakukan membawa kemunduran besar bagi Indonesia," tuturnya.