Tuding Gugatan Soal Lapindo ke MK Berbau Politis

Menurut Khairul Huda, situasi di Porong, Sidoarjo sudah tenang dan kondusif. Keluarga korban yang berada di area terdampak sebagian besar sudah dibayar keluarga Bakrie. Sedangkan di luar area terdampak yang  berjumlah 9 RT dan 65 RT lagi sebagaimana dicantumkan dalam Perpres 37/2012, juga sudah tenang dan menunggu dana dari APBN 2012.

“Tapi, jika gugatan terus berlanjut dan dikabulkan, yang menjadi korban masyarakat di luar area terdampak. Mereka bisa gigit jari tidak dapat bantuan, dan itu bukan tanggung jawab swasta, termasuk keluarga Bakrie,” kata Huda.

Terkait dengan gugatan ke MK itu Huda juga mempertanyakan mengapa baru kali ini dillakukan dan bisa saja ada unsur politik yang kuat terkait pencalonan Aburizal Bakrie sebagai capres. “Kita juga bingung dengan manuver jalan kaki yang dilakukan korban lumpur bernama Hariswandi. Dia sudah dibayar lunas November 2009, lho kok masih menuntut? Ada apa ini? Bisa saja ada hubungan dengan gugatan, jadi sudah dirancang gerakan sedemikian rupa untuk menjelekkan Bakrie,”  tegas Huda.

Sementara itu dalam sidang pertama gugatan di MK, Jumat, hakim kontitusi Akil Mochtar mengenai hubungan kerugian sebagaimana diungkapkan penggugat, meminta diperjelas hubungan sebab akibat antara APBN dengan kerugian masyarakat.