Tuding MK Tak Paham Latar Belakang Pembatasan Politik Dinasti
![Tuding MK Tak Paham Latar Belakang Pembatasan Politik Dinasti](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan larangan politik dinasti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota terus mengundang kekecewaan. Sebab, MK dianggap tidak memahami niat para pembuat undang-undang saat merumuskan pasal 7 huruf r UU itu.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Namun, ia tetap kecewa dengan putusan MK itu.
"Kami Komisi II kecewa atas yang diputuskan MK," ujar Riza dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7).
Politikus Gerindra itu menambahkan, MK tak memikirkan efek yang ditimbulkan dari adanya politik dinasti. "Karena MK tidak memahami niat dan tujuan penting pasal itu dan proses pembuatan," katanya.
Sedangkan anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengaku menghormati putusan KPU. Bahkan, KPU bakal merevisi PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah pasca-putusan MK atas UU Pilkada.
Ferry menambahkan,posisi KPU hanyalah sebagai pelaksana UU. Namun, perubahan PKPU tetap diperlukan karena acuan awalnya adalah ketentuan di UU Pilkada yang dibatalkan MK.(boy/jpnn)
JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan larangan politik dinasti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Di Hadapan Kada PDIP se-Indonesia, Hasto Singgung soal Anggaran dan Ide
- Bahlil Bakal Menata Distribusi Solar Subsidi, Waketum Golkar: Beliau Siap Menghadapi Reaksi
- RUU Perkoperasian Diharapkan Menguatkan Peran Koperasi dan Ekonomi Syariah
- Ratu Zakiyah-Najib Hamas Ajak Masyarakat Bersatu untuk Bangun Serang Lebih Maju
- Bahlil Lantik Said Aldi Al Idrus Jadi Ketum PP AMPG
- Sarifah Ainun: Pemerintah Harus Fokus ke TKW dan Korban TPPO, Bukan Reynhard Sinaga