Tuding Pimpinan DPR Dagang Sapi

JAKARTA - Anggota Komisi III bidang hukum yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri, mempersoalkan pertemuan antara pimpinan DPR dengan Komjen (Pol) Timur Pradopo. Pertemuan itu dicurigai sebagai bentuk tawar-menawar dan curi start sebelum uji kepatutan dan kelayakan dimulai.

"Yang terkesan adalah ada tawar menawar. Seharusnya kalau pimpinan bicara soal Kapolri langsung kepada presiden. Ini nggak umum," ujar Martin Hutabarat, anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10).

Ketidakumuman agenda pertemuan itu, kata Martin, karena calon komisioner, hakim agung, ataupun anggota BPK yang akan diuji di DPR, tidak diperlakukan sama. "Itu kan agendanya tidak umum. Bahwa siapa yang dicalonkan itu dipanggil oleh pimpinan, sebab banyak calon seperti calon hakim agung, calon Komisi Yudisila nggak diundang oleh pimpinan DPR. Yang lebih baik adalah setelah terpilih boleh mengundang dan menyampaikan harapan sebagai pimpinan," katanya.

Menurut Martin, kalaupun pimpinan harus mengundang maka sebaiknya Pimpinan Komisi III juga dilibatkan dalam pertemuan itu. Tujuannya, agar Komisi III bisa menjelaskan aspek hukum terkait dengan masalah pencalonan Timur oleh Presiden ke DPR.