Tuding RJ Lino Jadi Biang Leletnya Dwelling Time di Tanjung Priok
jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Port Watch (IPW) menilai masalah dwelling time atau lamanya waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, disebabkan karena krisis kepemimpinan Dirut Pelindo II RJ Lino, sejak enam tahun lalu. Presiden IPW, Syaiful Hasan menyebut Lino justru kerap menyalahkan orang lain ketimbang mencari solusi nyata untuk mengatasi dwelling time.
"Lino lebih suka mengekspos kelemahan instansi lain dibanding secara serius menyelesaikan permasalahan. Orientasinya kasak-kusuk cari panggung untuk mengatrol popularitas," ujar Syaiful dalam siaran persnya, Kamis (16/7).
Syaiful menjelaskan, Lino sejak diangkat menjadi dirut Pelindo II pada 11 Mei 2009 sudah mendapat kepercayaan besar dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lino, lanjut Syaiful, juga punya kewenangan dalam memilih sendiri jajaran direksi di Pelindo II.
"Tapi hasilnya nol besar, dengan kepercayaan sebesar itu, mestinya mudah melakukan kordinasi antar instansi dan melakukan perubahan," sindir Syaiful.
Menurutnya, masalah dwelling time terletak pada koordinasi. Karena itu Syaiful meminta agar Lino segera dicopot dari jabatannya saat ini.
"Kami sangat prihatin, Lino dengan entengnya cuci tangan masalah dwelling time di Priok dan sibuk menyalahkan semua instansi. Para menteri yang dia tuding baru bekerja delapan bulan. Ke mana dia (Lino, red) selama enam tahun?" ucap Syaiful.(chi/jpnn)
JAKARTA - Indonesia Port Watch (IPW) menilai masalah dwelling time atau lamanya waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, disebabkan karena
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- ASDP Catat Lebih dari 1.400 Kendaraan Menyeberang menuju Pulau Samosir Libur Nataru 2024-2025
- Tingkatkan Profit UMKM Lewat Digitalisasi dan Pelatihan Pasar
- Dukung Reformasi Berkelanjutan di Bea Cukai, Bappisus Tekankan Pentingnya Kolaborasi
- Jamkrindo Bantu Pelaku UMKM yang Sulit Dapat Akses Modal Perbankan
- Bea Cukai Kalbagsel dan Instansi Terkait Dukung Pelaku Usaha Lokal Tingkatkan Ekspor
- Mohon Diperhatikan, Insentif Pemerintah Tidak Cukup Bantu Masyarakat