Tuding Setgab Bakal Ambil Keuntungan dari UU Kamnas

Bahkan, lanjut dia, fraksi partai yang di luar koalisi Setgab seperti Partai Hanura dan Partai Gerindra,  juga ada kecenderungan mendukung RUU Kamnas. "Makanya mereka tidak banyak menolak atau menunjukan sikapnya," kata Haris lagi.

Ia menyatakan, mulusnya RUU ini dibahas dan pada akhirnya disahkan maka kelak partai-partai itu akan membantu pengamanan berbagai bisnis terkait eksplorasi sumber daya alam (SDA) di daerah-dareah. "Nah, di daerah-daerah itu kan isinya partai-partai. Merekalah yang menjadi raja-raja kecil di daerah melalui kepala-kepala daerah yang memang asalnya dari partai-partai itu. Jadi mereka nampaknya sudah bermimpi akan menikmati UU Keamanan Nasional itu kelak," ujarnya.

Terkait sikap ngotot pemerintah tentang RUU Kamnas, Haris menilai tingkat kepopuleran pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini memang sudah kian terpuruk. Makanya, kata dia, SBY membutuhkan back up tentara dan polisi.

Indikasinya, lanjut Haris, pernyataan SBY di beberapa rapat para petinggi TNI yang selalu menyatakan TNI sudah tidak lagi melakukan pelanggaran HAM. "Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya, bagaimana dengan berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu?  Kan tidak pernah jelas apalagi tuntas penyelesaiannya. Artinya ada kecenderungan untuk menutup kasus-kasus HAM di masa lalu," ungkapnya.