Tudingan Hasto Dianggap Punya Perhitungan, KPK Dituntut Berani Jujur Hebat

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad melaksanakan tag line KPK "Berani Jujur Hebat" dalam menyikapi pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyebut Samad telah bermain politik praktis di pilpres 2014 lalu.

Bonyamin mengatakan, tag line KPK tersebut menjadi penting, terlebih pernyataan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi yang tidak konsisten dalam memberikan keterangan terkait aktivitas Abraham Samad di pilpres 2014 lalu.

"Awalnya Johan Budi membantah tudingan Plt Sekjen PDIP bahwa Abraham Samad bermain politik praktis. Tapi menjelang sore kemarin, Johan menyatakan tidak ada larangan bagi pimpinan KPK untuk bertemu dengan petinggi partai politik," kata Bonyamin, Kamis (22/1).

Majunya seorang Deputi KPK yang sebelumnya dikenal sebagai juru bicara KPK untuk memberikan keterangan bantahan itu lanjutnya, juga dinilai aneh oleh masyarakat. "Beda halnya dalam menyikapi beredarnya foto mesum mirip Abraham Samad dengan putri Indonesia, dengan begitu gagahnya Samad membantah. Tapi disaat dituding aktif melakukan pertemuan dengan elit PDIP dan NasDem, Abraham Samad sepertinya sembunyi," ujarnya.

Hal terbaik yang mesti dilakukan Samad menurut Bonyamin, segera keluar dari persembunyian dan laksanakan tag line besar yang terpampang di Gedung KPK dan komisioner KPK lainnya membentuk Komite Etik.

"Jangan karena membela Samad, lalu KPK yang selama ini mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat untuk memberantas korupsi hancur berantakan. Saya sangat prihatin dengan perkembangan pernyataan Johan Budi yang mulai plintat-plintut malam tadi," tegasnya.

Dikatakannya, tudingan yang dilontarkan oleh petinggi PDIP itu, kali ini sulit untuk ditepis Samad karena pertemuan di Yogya itu disaksikan banyak orang. "Apalagi tudingan itu disampaikan langsung oleh Plt Sekjen PDI P yang sudah malang-melintang di panggung politik. Pasti ada perhitungan matang hingga Samad sulit membantahnya," kata Bonyamin.

Terakhir dikatakannya, andai KPK itu bubar gara-gara membela Samad, negara tetap ada. "Tapi perilaku Samad yang menyandera Presiden dan DPR dengan kasus rekening gendut BG, ini bahaya. Kalau Samad merasa lebih happy dengan politik, tinggalkan saja KPK, tidak usah ragu," sarannya. (fas/jpnn)