Tudingan ICW ke Polri Dinilai Mengada-ada dan Tak Rasional

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonedia (Lemkapi) merasa aneh dengan tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menduga Polri berbelanja keperluan pengamanan demonstrasi hingga Rp 408,8 miliar, untuk keperluan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.

Direktur eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menilai tudingan itu terlalu mengada-ada dan sangat tidak rasional.  

"Kami merasa tudingan ICW itu sangat tidak rasional dan mengada ngada. Polri adalah lembaga terbesar yang segala peralatannya sudah disiapkan dengan perencanaan matang setahun sebelumnya." ujar Edi di Jakarta, Jumat (9/10).

Menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini, Polri sama seperti kementerian/lembaga pemerintahan lain, dalam berbelanja kebutuhan.

Yaitu, terikat dengan rencana anggaran yang ketat dan sudah disusun sejak setahun sebelumnya.

Misal untuk belanja di 2020, harus sesuai dengan perencanaan yang disusun pada 2019 lalu. Selain itu, juga harus sudah disetujui oleh DPR.

"Jadi, misalnya untuk belanja 2021, itu perencanaannya di 2020. Mekanisme ini sama untuk semua kementerian/lembaga negara. Tidak bisa ujug-ujug belanja begitu saja untuk kepentingan mendadak," katanya.

Pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara ini juga mengatakan, dalam menentukan pengadaan termasuk peralatan unjukrasa, tidak semua kepolisian daerah mendapat porsi yang sama.