Tudingan Mendagri Diarahkan ke Menteri Rini?
jpnn.com - JAKARTA -- Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK) Hans Suta Widhya mengatakan pernyataan soal ada menteri yang menghina Presiden Joko Widodo mengarah telak kepada sosok Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Memang hal ini menjadi pertanyaan kenapa setelah bertengkar dengan Megawati, sekarang Rini buat front dengan Presiden Jokowi, yang membuat marah menteri dalam negeri?” kata Hans di Jakarta, Senin (29/6).
Pernyataan ini menanggapi Mendagri Tjahjo Kumolo yang menyebut bahwa ada menteri yang tidak pantas dan tidak etis, karena menghina Presiden.
Kabar itu langsung disambut oleh anggota DPR yang juga politisi PDIP Masinton Pasaribu yang membeberkan ciri-ciri menteri penghina Presiden yang dimaksud, yakni menteri di bawah koordinator menteri perekonomian, bukan dari partai politik, dan perempuan.
Menurut Hans, persoalan Menteri Rini harus diselesaikan dengan cepat karena ini akan membuat pro dan kontra masyarakat, apalagi masyarakat tidak tahu persoalan sebenarnya.
Dia menambahkan, kondisi masyarakat sekarang terbelah sehingga emosi yang dikedepankan. Sementara di kabinet mulai banyak menteri yang dituding membangkang Presiden dan menganggap presiden tidak kapabel.
Sinyal dari mendagri sebaiknya ditanggapi serius, karena bila didiamkan friksi ini akan menghambat jalannya pemerintahan.
“Roda pemerintahan harus berjalan disiplin, dan presiden harus punya keputusan tegas dalam mengelola manajemen konflik,” katanya.
JAKARTA -- Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK) Hans Suta Widhya mengatakan pernyataan soal ada menteri yang menghina
- Prakiraan Cuaca di Jakarta pada Jumat Sore, Siapkan Payung, Diperkirakan Akan Turun Hujan
- LRT Jabodebek Perpanjang Jam Operasional saat Malam Tahun Baru, Berikut Jadwalnya
- Malam Tahun Baru, KAI Perpanjang Waktu Layanan LRT Jabodebek
- Memaknai Putusan PTUN Terhadap Gugatan Anwar Usman
- Uskup Agung Jakarta Bela Sekjen PDIP? Begini Warganet Menyikapinya
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi