Tudingan Pemerintah Seperti Orba Dinilai tak Berdasar
![Tudingan Pemerintah Seperti Orba Dinilai tak Berdasar](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2021/05/19/pak-jokowi-foto-ricardojpnncom-75.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gibran Center, Fathul Nugroho menilai tudingan sejumlah pihak yang menyebut pemerintahan saat ini seperti orde baru (orba) dan berbuat kezaliman tidak berdasar.
Pasalnya menurut Fathul, apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini jauh dari cerminan orba.
Menurutnya, pemerintah justru menjalankan demokrasi sesuai aturan main yang berlaku.
"Jika ada yang menuding pemerintahan saat ini seperti orba itu sangat tidak berdasar, apalagi dikaitkan dengan pasangan capres cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Apa bukti bahwa pemerintahan saat ini seperti orba? Sebab tidak ada tindakan represif dan pembungkaman terhadap masyarakat dan pers yang bersuara kritis," ujar Fathul.
Selain itu, yang paling mudah diingat dari zaman orba adalah pembungkaman politik, bahkan saat itu terjadi pada pers. Namun, kondisi beberapa tahun belakangan ini tidak demikian.
"Saat ini, semua bebas bersuara. Bebas menyatakan pendapatnya, bahkan banyak yang mengkritik pemerintah dengan keras. Hal semacam ini justru dianggap jamu oleh Presiden Jokowi. Meski terasa pahit, tapi menyehatkan," kata Fathul.
Selain itu, iklim demokrasi Indonesia juga semakin dewasa. Tercermin dari pelaksanaan pemilu yang menjadikan rakyat sebagai kedaulatan utama.
Rakyat secara langsung bisa memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR/DPRD, dan kepala daerah.
Apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini jauh dari cerminan orba.
- Pernyataan Sjafrie Sjamsoeddin soal DPN Bisa Mengurusi Hutan dan Sawit Menuai Kritik
- Profil Hariman Siregar Tokoh Malari, Sosok Pemberani Berjiwa Perlawanan
- Jokowi Lakukan Pertemuan Terbatas dengan Sultan HB X di Klaten
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, Guntur Romli Colek KPK-Kejagung
- Prabowo Terbuka Bila Jokowi Masuk Gerindra, tetapi Tak Mau Memaksa
- Jokowi Seharusnya Tidak Memanfaatkan Prabowo Demi Kepentingan Politik Pribadi