Tugas Bappenas dan LKPP Dipertanyakan

JAKARTA- Rencana aksi Bappenas dalam 100 hari kerja dipertanyakan anggota Komisi XI DPR RI. Mereka menilai ada tumpang tindih antara rencana kerja Bappenas dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) khusus pengadaan barang dan jasa.

"Kalau kita lihat rencana aksi Bapenas hanya satu yang beda yakni tentang infrastruktur. Lainnya lebih ke pengadaan barang dan jasa. Padahal ini juga masuk kerja LKPP, apakah dananya LKPP masih masuk di Bapenas," kata Edwin Kawilarang, anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar saat rapat kerja dengan Menteri Negara Bapenas Armida Salsiah Alisjahbana, Selasa (10/11).

Hal yang sama diungkapkan Edison. "Kenapa harus dipaksakan tiga rencana aksi jika sama dengan LKPP. Apakah Bappenas tidak melakukan koordinasi dulu," ujarnya.

Dia pun meminta, Bappenas fokus pada penyelesaian PP yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur di pusat dan daerah.