Tuhan Sekali Menciptakan Bumi, Kenapa Setiap Tahun Dipajaki

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan mengaku akan terus mendorong penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk hunian. Ia beralasan, PBB justru mengganggu program kepemilikan tanah untuk rakyat.

"Pertanyaan yang sangat filosofis dan menggugat itu yang ingin dijawab oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara berkeadilan. Kementerian yang kami pimpin ingin melakukan proses penyederhanaan, sebab pajak bumi dan bangunan adalah sesuatu yang menggangu dalam konteks kepemilikan tanah untuk rakyat," kata Ferry di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (5/2).

Demikian juga halnya dengan rumah hunian. Menurut Fery, tak semestinya rumah hunian dipungut pajak setiap tahun.

"Kalau tiap tahun bayar, seolah-olah sedang menyewa tanah milik siapa. Ini yang saya katakan desain tanah yang digunakan untuk hunian," ujarnya.

Sepanjang satu rumah dijadikan tempat tinggal oleh pemiliknya dan bukan untuk tujuan komersil, lanjut Fery, maka harus dibebaskan dari pajak. "Logikanya, kalau negara memungut pajak bangunan atas rumah yang didirikan, seharusnya kerusakan atas rumah itu dibayar negara," ulasnya.

Karenanya Ferry menegaskan, fungsi pajak pada dasarnya untuk mensejahterakan masyarakat. Ketika negara memungut pajak, lanjut politikus NasDem itu, harus dikembalikan ke rakyat dalam bentuk program.

“Begitu juga kalau bicara pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satu sumbernya PBB. Seberapa besar PBB itu dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program. Jadi konteksnya jangan upah bungut donk," tanya politisi Partai NasDem itu

Meski demikian Ferry juga mengingatkan bahwa wacana pembebasan PBB itu tidak berlaku untuk bangunan komersial. “Tentu (pembebasan pajak) tidak berlaku untuk bangunan yang sifatnya komersial,” pungkasnya.(fas/jpnn)