Tujuh Hambatan Atasi Backlog Perumahan Akan Dihadapi Jokowi

"Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ungkapnya.

Eddy menjelaskan, ada beberapa hambatan untuk mengentaskan backlog yang menjadi tantangan bagi pemerintahan baru agar rakyatnya sejahtera.

Pertama, masih adanya hambatan fisik berupa keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Selain karena lahan untuk perumahan terbatas, harganya yang cenderung mahal dan juga prosedur pembebasan yang belum kondusif untuk pengembangan perumahan bagi MBR.

Kedua, masih ada hambatan hukum dan peraturan perundang-undangan. Yaitu  ketidakkonsistenan antar peraturan peraturan terkait perumahan rakyat dengan UU nomor 1 tahun 2011 dan UUD 1945.

Ketiga, masih adanya hambatan organisasi, dimana manajemen kebijakan pengembangan perumahan cenderung berorientasi pada pembangunan rumah komersil yang dapat mengeliminasi hak MBR.

Keempat, masih ada hambatan politik berupa masih kurangnya komitmen pemrintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan perumahan untuk MBR.

Kelima, masih ada hambatan distributif, karena aksebilitas MBR ke pasar perumahan masih sangat terbatas akibat kecenderungan harga naik dan daya beli mereka rendah bahkan tidak berdaya sama sekali.

Keenam, hambatan dana. Berbagai skema pembiayaan perumahan yang diluncurkan melalui kebijakan selama ini belum efektif menyentuh persoalan dalam usaha membuka akses MBR untuk memiliki rumah.