Tujuh Parpol Minta Pilpres dan Pileg Digelar Terpisah
jpnn.com, JAKARTA - Tujuh petinggi partai politik yang tidak lolos ke parlemen bertandang ke kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1). Ketujuh sekjen itu berasal dari Berkarya, PSI, Perindo, PBB, PKPI, Hanura, dan Garuda.
Ketujuh Sekjen Parpol itu menggelar pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian.
Usai pertemuan, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan mereka membahas pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang digelar pada waktu bersamaan.
Priyo mengatakan, para petinggi partai sepakat agar Pileg dan Pilpres tidak digelar dalam waktu yang sama. Hal itu disampaikan dalam pertemuan. Menteri Tito, kata Priyo, menyambut gagasan itu.
"Kami tadi rata-rata kami bertujuh mengusulkan agar pemilihan serentak untuk Pilpres dan Pileg untuk ke depan ditiadakan, alias dipisah. Jadi, pemilihan presiden di hari tertentu, pemilihan legislatif di hari tertentu lainnya," kata Priyo usai pertemuan.
Priyo beralasan, pelaksanaan Pilpres dan Pileg secara bersamaan tidak banyak memberikan manfaat bagi perpolitikan nasional. Bahkan, pelaksanaan hajatan politik secara serempak berakibat pada banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia.
"Begitu diserempakan kemarin, yang terjadi adalah sengkarut yang luar biasa," kata dia.
Selain membahas Pileg dan Pilpres serentak, pertemuan turut membahas tingginya ambang batas presiden. Menurut Priyo, tujuh petinggi partai yang hadir di pertemuan sepakat untuk menurunkan ambang presiden.
Menurut Priyo Budi, pelaksanaan Pilpres dan Pileg secara bersamaan tidak banyak memberikan manfaat bagi perpolitikan nasional.
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka