Tujuh Pemda di Sekitar Danau Toba Suka Bermain Sendiri-sendiri

jpnn.com - PEMERINTAH pusat sudah menunjukkan keseriusannya mengembangkan Danau Toba sebagai destinasi wisata bertaraif dunia. Melibatkan lima menteri, digelar rapat serius di Laguboti, Tobasa, Sabtu (9/1). Rapat para petinggi dari Jakarta itu mematangkan rencana pembentukan Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Menteri Pariwisata Arif Yahya menyebut angka yang cukup fantastis, Rp 21 triliun untuk pembangunan infrastruktur kawasan Danau Toba. Dana itu, Rp 10 triliun bersumber dari APBN dan sisanya berharap dari kantong swasta. Artinya, porsi pendanaan diharapkan lebih besar dari kalangan swasta.

Bicara swasta dalam pengembangan destinasi wisata, maka mau tak mau melibatkan para pengusaha hotel dan restoran, yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Bagaimana respon PHRI terhadap pengembangan Danau Toba? Apa yang akan mereka lakukan? Berikut wawancara wartawan JPNN Soetomo Samsu dengan Direktur Eksekutif PHRI Siprianus Aur, yang juga mantan anggota Komisi X DPR itu, di Jakarta, kemarin (11/1).

Pemerintah gelar rapat melibatkan lima menteri untuk membahas pengembangan destinasi wisata Danau Toba, tanggapan PHRI?

Itu bagus dan PHRI sudah sejak awal mendukung pengembangan Danau Toba. Ya, langkah serius pemerintah ini semacam memancing swasta. Karena bagaimana pun, di lapangan itu, di lokasi wisata, pihak swasta sangat dibutuhkan.

Apa bentuk dukungan PHRI?

Di awal tahun ini, program kerja PHRI fokus ke Danau Toba. PHRI akan konsentrasi ke sana. Ini menjadi skala prioritas PHRI awal tahun ini. Program prioritas ini sudah sejalan dengan yang dinyatakan pemerintah.