Tujuh Provinsi Kepulauan Minta Diistimewakan

"Harapannya nanti ada juga kewenangan-kewenangan yang harus diberikan kepada daerah kepulauan. Ada kewenangan untuk eksplorasi, kewenangan pengelolaan, dan sebagainya. Selama ini tidak ada, cuma ada di pusat itu saja," ucapnya.

Untuk diketahui, tujuh provinsi yang yang tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, NTT, Sulawesi Utara, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Sedangkan gubernur yang hadir bersama Karel dalam pertemuan dengan Mendagri antara lain Gubernur Sulawesi Utara Sinyo H Sarundajang, Gubernur Bangka Belitung Eko Maulana Ali dan Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn.

Karel juga mengaku menyodorkan formulasi perhitungan DAU khusus bagi daerah kepulauan. "Agar laut yang begitu luas itu diperhitungkan dalam perhitungan DAU," imbuhnya.(ara/jpnn)