Tulang Punggung Demokrasi Tetap Partai Politik

jpnn.com - JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional pada 2027 diyakini akan berdampak positif bagi pembangunan nilai-nilai demokrasi. 

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, mengatakan, pilkada 2027 dapat menjadi pemilu sela.

"Mudah-mudahan kalau kita bisa adakan pilkada serentak semua pada 2027, berarti itu akan jadi pilkada di antara pemilu nasional. Karena 2024 ada pemilu nasional dan selanjutnya 2029 lagi pemilu nasional. Akibatnya, kita akan menuju mekanisme lazimnya negara demokrasi yaitu ada pemilu sela," kata Philips Vermonte.

Dia mengatakan hal tersebut  dalam Diskusi Bedah buku "Politik Hukum Pilkada Serentak" karya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa (3/5).

Dikatakan, pemilih dapat menghukum partai politik (parpol) atau pemerintahan yang berkuasa pada 2024. 

"Pemerintah yang berkuasa 2024, ada evaluasi di tengah. Kalau performance (kinerja) bagus, pilkada 2027 bisa sapu bersih. Selanjutnya 2029 juga demikian. Karena tujuan pemilu adalah menghukum atau memberi balas jasa kepada orang yang berkuasa. Kalau bagus pilih lagi, kalau tidak tendang keluar. Di seluruh dunia begini," ucapnya.

Dia juga menyorot fenomena belakangan, di mana publik mulai meminggirkan keberadaan parpol. Publik, menurutnya, cenderung menilai kualitas individu ketimbang parpol yang mengusung saat pilkada.

"Buat masyarakat, partai politik nomor paling bawah dalam proses pemilihan. Ketika sudah cocok dengan calon pemimpin dengan karakteristik-karakteristik tertentu, maka akan dipilih," katanya.