Tumpang Tindih, 8.000 Izin Tambang Segera Diaudit

Menurut Agus, persoalan tumpang tindih izin tambang ini disebabkan juga oleh kurang koordinasinya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Agar kejadian yang sama tidak berulang, imbuh dia, perlu ditingkatkan kerjasama mengawasi kegiatan izin tambang ini antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Koordinasi yang paling jelas lagi adalah dengan kehutanan. Jangan sampai lahan lindung digunakan untuk tambang. Ada kita temukan izin tentang perkebunan di hutan lindung, kitakan jadi kaget," kata Agus.(afz/jpnn)