Tumpang Tindih Perizinan Pertambangan Berdampak Pada Perekonomian Nasional

Rezky mengungkapkan banyak lahan tambang perusahaan lama dengan SK Menteri yang ditindih oleh perusahaan baru, dan  muncul dengan nomor SK Gubernur.

"Atas dasar itu, perlu adanya persyaratan perizinan yang transparan di sektor perizinan pertambangan," ungkapnya.

Selain itu, perlu juga dilakukan penegasan terkait hak atas pemilik lahan sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi pemegang IUP.

Rezky menegaskan apabila permasalahan tersebut dibiarkan maka akan menghambat investasi, peluang kesempatan kerja, dan peluang usaha di sektor lain yang terkait. (mcr28/jpnn)