Tunda Pemilu di Yohukimo, Bawaslu: KPU Langgar Aturan
jpnn.com - JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat dikategorikan melanggar aturan akibat kondisi yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua.
Menurut anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, ada beberapa alasan mengapa ia menyebut KPU diduga melanggar aturan. Antara lain, karena surat suara untuk Kabupaten Yahukimo, Papua, baru dikirim Rabu (9/4) pagi, setelah sebelumnya, Selasa (8/4), gagal dikirim akibat cuaca yang tidak memungkinkan.
Akibatnya, pemilih di 35 distrik dari 51 distrik yang ada, tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Disebutkan, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada Rabu (9/4).
"Kalau bicara normatif (sesuai aturan yang ada) apa yang terjadi di Papua pasti melanggar. Karena bagaimana mungkin melakukan pemungutan suara (kalau surat suaranya tidak ada)," katanya di Jakarta.
Namun meski begitu, Bawaslu kata Nelson, perlu mengkaji terlebih dahulu apa yang terjadi di Yahukimo, sebelum nantinya mengeluarkan pernyataan resmi. Apakah benar penundaan karena diakibatkan faktor cuaca semata, atau karena faktor-faktor lain.
Menurutnya, kalau hanya disebabkan faktor cuaca ekstrem, bencana alam atau kerusuhan massa, maka penundaan pemungutan suara dimungkin. Namun jika tidak, maka hal tersebut masuk kategori pelanggaran pemilu.(gir/jpnn)
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat dikategorikan melanggar aturan akibat kondisi yang terjadi di
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kemensos dan Kementerian PPPA Bentuk Tim untuk Melindungi Perempuan dan Anak
- Sidang Perdana Sengketa Pilkada Madina, Hakim Konstitusi Soroti Permohonan Soal Ini
- Penjaring Ikan yang Hilang di Situbondo Sudah Ditemukan, Begini Kondisinya
- Soal Makan Bergizi Gratis Belum Berjalan dengan Baik, Zulhas Beri Alasan Begini
- Gelar Aksi di Mabes Polri, Mahasiswa Tuntut Oknum Polisi Terlibat Bisnis Rokok Ilegal di Malang Diperiksa
- Sudah Mengabdi Puluhan Tahun Tak Bisa Ikut PPPK 2024, Malah jadi Outsourcing