Tunda Pemilukada Ulang, KPU Pekanbaru Dilapor ke MK
Jumat, 09 September 2011 – 23:17 WIB

Tunda Pemilukada Ulang, KPU Pekanbaru Dilapor ke MK
JAKARTA – Terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru yang menunda pelaksaan Pemungutan Suar Ulang (PSU) Kota Pekanbaru yang sedianya dilaksanakan 14 September 2011 ini, mendapat keberatan dari salah satu pasangan Calon Pemilukada yakni Firdaus-Ayat atau populer dengan sebutan PAS. Menurut Manik, penundaan PSU selain mengabaikan putusan MK RI, tindakan menunda-nunda PSU juga dapat dikategorikan tindakan secara sengaja menggagalkan pemungutan suara. “Tindakan tersebut merupakan tindak pidana Pemilukada sebagaimana diatar dalam pasal 117 ayat (5) UU No. 32 tahun 2004. Bahkan jika tindakan itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maka berdasarkan pasal 119 UU No. 32 Tahun 2004, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang diatur dalam pasal 117 ayat (5),’’ terang Manik.
Kuasa hukumnya, Saut Maruli Tua Manik, mendatangi gedung MK, Jumat (9/9) untuk mengantarkan surat keberatan terkait dengan penundaan pelaksanaan PSU Kota Pekanbaru tersebut yang dinilainya ada indikasi kesengajaan dan rekayasa.
‘’Sebagai pasangan calon pemilukada Kota Pekanbaru merasa keberatan atas keputusan KPU yang menunda pelksanaan PSU yang seharusnya dilaksanakan sesuai amar putusan MK,’’ ujar Manik ditemui di gedung MK.
Baca Juga:
JAKARTA – Terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru yang menunda pelaksaan Pemungutan Suar Ulang (PSU) Kota Pekanbaru
BERITA TERKAIT
- Rahmat Saleh Ingatkan Pemerintah Soal Anggaran Pengamanan PSU
- Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur