Tunggakan Listrik Riau-Kepri Rp23 M
Jumat, 01 Januari 2010 – 09:39 WIB
PEKANBARU -- Manajer Niaga PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR), Bambang Setyo Hadi, membeberkan, tunggakan pelanggan PLN di wilayah kerjanya untuk tahun 2009 mencapai Rp23 miliar. Tunggakan terbesar berada di wilayah PLN Cabang Pekanbaru yang mencapai Rp15 miliar. Yang memprhatinkan, dari jumlah itu Rp3,6 miliar di antaranya merupakan tunggakan instansi pemerintah. Sisanya merupakan pelanggan biasa. Dengan sistem PPOB ini, nantinya akan ada agen-agen berjalan, dimana masyarakat bisa membayarkan rekening bulanannya. Kerja agen inisama halnya dengan sistem penjualan pulsa. Dimana agen tersebut harus melakukan deposit di bank terlebih dahulu, dan setiap masyarakat yang membayarkan rekeningnya maka saldo di bank akan berkurang.
Bambang menjelaskan, tunggakan sebesar itu ini tentu saja membuat PLN semakin merugi. Apalagi selama ini harga per KWh yang dijual ke masyarakat disubsidi pemerintah hingga 50 persen. "Harga pokok per KWh yakni Rp1300, sedangkan yang dijual ke masyarakat hanya Rp650 per KWh," ungkapnya.
Baca Juga:
Pihak PLN sendiri berupaya mempermudah pelayanan pelanggan dalam membayar rekening listriknya. Dalam waktu dekat PLN akan meluncurkan sistem Payment Point Online Bank (PPOB). Tindakan ini mernurutnya merupakan langkah revolusioner dari PLN. "Dimana dengan sistem PPOB, pelanggan dapat membayar rekeningnya kapan saja dan dimana saja," terangnya.
Baca Juga:
PEKANBARU -- Manajer Niaga PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR), Bambang Setyo Hadi, membeberkan, tunggakan pelanggan PLN di wilayah
BERITA TERKAIT
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru