Tunggu Ditindak KPK Baru Ada Perbaikan

jpnn.com, JAKARTA - Kemendagri menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat tatakelola pemerintahan di daerah. Kerja sama mencakup penguatan aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP) dan partai politik.

"Jadi dari kedeputian pencegahan KPK melaporkan ke Kemendagri untuk progres dan rencana-rencana dalam rangka memperbaiki tata kelola di daerah. Sekarang ini KPK bersama kemendagri bekerja di 360 kabupaten/kota dan 22 provinsi, tapi ya kemajuannya macam-macam," ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, usai bertemu Mendagri Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (18/9).

Menurut Pahala, data KPK memperlihatkan perbaikan tatakelola pemerintahan di sejumlah daerah telah bergerak maju. Namun ada juga yang terkesan bergerak lamban.

"Bahkan ada yang menunggu penindakan dulu baru maju. Enggak apa-apa. Kami juga menyampaikan apa saja yang perlu ditindaklanjuti ke depan. Misalnya penguatan APIP. Karena kami pikir APIP kunci dari yang terjadi di daerah selama ini," ucapnya.

Dalam pertemuan, KPK kata Pahala, juga melaporkan terkait rencana kerja sama dengan Kemendagri lewat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk penguatan partai politik yang berintegritas.

"Jadi teman-teman lihat, selama ini KPK berkunjung ke sepuluh partai, terakhir nanti ke Partai GOlkar. Nah kami minta program ini jadi program bersama KPK dengan kemendagri. Terutama untuk mendorong badan kesbangpol di daerah," katanya.

Pahala meyakini program penguatan partai politik yang berintegritas bakal berjalan dengan baik. Karena dari partai politik yang ditemui KPK beberapa waktu terakhir, menginginkan ke dua lembaga mengisi materi integritas di masing-masing parpol nantinya.

"Mereka semua sepakat ingin supaya ada peran KPK dan Kemendagri mengisi materi integritas. Dari Kemendagri mungkin ya semacam pelajaran awal buat kepala daerah apa yang boleh dan tidak boleh. Nanti coba kami bagikan lewat sekolah itu," pungkas Pahala.(gir/jpnn)