Tunggu Keppres, Paket Kebijakan Atasi Rupiah Lemah Siap Diumumkan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomi Sofyan Djalil usai menggelar rapat koordinasi (Rakor) di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta.
Sayangnya rapat yang membahas delapan paket kebijakan untuk mengatasi rupiah yang semakin melemah itu, belum juga diputuskan meski rapat sudah berlangsung sekitar tiga jam.
Sofyan mengaku pihaknya masih melakukan sejumlah perhitungan terkait delapan kebijakan tersebut. Karena itu ia berdalih belum bisa membeberkan hasil kesimpulan rakor hari ini.
"Harus dihitung tax incentives- nya, diitung berapa. Jadi belum bisa (diumumkan) sekarang. Harus keluar keputusan presiden, peraturan menteri keuangan, peraturan yang inpres dan lain-lain. Ini yang kita siapkan. Itu policy udah ada, tapi inpres aturan, harus ada dasar hukum," beber Sofyan.
Meski begitu pihaknya berupaya untuk mengumumkan delapan kebijakan tersebut hari ini. Hanya saja Sofyan belum bisa memastikan jam berapa keputusan delapan kebijakan untuk mengatasi melemahnya rupiah itu bakal diumumkan.
"Memang kami usahakan, tunggu sebentar deh. Kita lagi itung lagi, misalnya insentif pajak melakukan investasi ekspor 30 persen, berapa dia dapat insentif pajaknya. Kalau lakukan reinvestasi berapa pajaknya, berapa tahun dan berapa persen. Ini yang lagi dicocokkan. Sore ini mungkin bisa (umumkan paket kebijakan, red)," tandasnya. (chi/jpnn)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomi Sofyan Djalil usai menggelar rapat koordinasi (Rakor) di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sejumlah Tokoh Ikut Tenangkan Nasabah Bank DKI dan Imbau Tidak Kosongkan Rekening
- SPBH Milik PLN IP Bakal Jadi Kunci Penting Mewujudkan Transportasi Berbasis Hidrogen
- Talenta Unggul Mampu Memperkuat Hilirisasi Pertambangan
- Harga Emas Melonjak, Didimax Buka Edukasi Trading Gratis
- Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Kanwil Bea Cukai Jakarta Beri Fasilitas TBB ke Perusahaan Ini
- Melahirkan Ahli Keuangan Investigator Jadi Strategi IAPI Menjaga Kepercayaan Publik