Tunggu Sikap Pemerintah Pusat soal Honorer Gagal
jpnn.com - TASIKMALAYA - Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kota Tasikmalaya kini menunggu surat balasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Menurut Ketua KTSI Kota Tasikmalaya Nedi Junaidi pengiriman surat menanyakan nasib honorer yang tak lulus ujian ke Kemen PAN RB setelah pihaknya bertemu Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman beberapa waktu lalu.
"Kita sudah ketemu beliau. Langsung mengiring surat ke Men PAN. Tinggal menunggu balasannya dari pusat," kata Nedi Junaidi saat dihubungi kemarin (18/2).
KTSI, kata dia, akan mengawal surat itu agar benar-benar sampai balasannya kepada mereka.
KTSI Kota Tasikmalaya, kata dia, berusaha tidak seperti di sejumlah daerah, seperti Sumedang dan Majalengka. Di daerah itu sejumlah honorer K2 yang tidak lolos melakukan demo hingga terjadi kericuhan.
"Yang penting kita kawal saja surat itu. Kita tunggu nanti balasannya seperti apa. Maulah kalau seperti daerah lain sampai ribut-ribut. Tapi bagaimana nanti sajalah, lihat hasilnya," terang dia.
Dihubungi terpisah Sekda Kota Tasikmalaya Idi S Hidayat menuturkan hingga saat ini pemerintah tidak bisa berbuat banyak soal nasib sisa honorer K2 yang tidak lulus. Mereka pun diserahkan kepada instansi masing-masing tempat honorer itu bekerja.
"Itu mah kan memang tidak ada anggarannya. Ya diserahkan kepada masing-masing instansi yang merekrutnya. Mereka kan dibayar dari kerelaan para PNS yang lain," tuturnya.
TASIKMALAYA - Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kota Tasikmalaya kini menunggu surat balasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
- Ini Pesan Yeny Trisia Isabella untuk Honorer yang Mengikuti Tes PPPK
- 3 Paslon Adu Gagasan di Debat Ketiga Pilgub Sumsel
- Ini Langkah Penting dalam Karier Honorer, Jangan Main-main
- Polres OKU Timur Musnahkan 35,74 Kilogram Ganja Kering
- Susun Renstra 2025-2029, Diskominfo Tangsel Libatkan Publik
- Kecelakaan Truk Aki Rem Blong di Turunan Silayur Semarang, Dua Orang Meninggal Dunia