Tunjangan Guru Belum Cair, Rektor Mandek

jpnn.com - JAKARTA - Semakin lama kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) diumumkan, dampaknya semakin meluas. Tapi tetap saja masyarakat yang menanggung akibatnya. Di bidang pendidikan, dampak yang paling jelas dirasakan masyarakat adalah urusan pencairan tunjangan profesi guru (TPG) di bawah lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Inspektur Jenderal Kemenag Mochammad Jasin mengatakan, tunjangan guru agama yang belum turun adalah tunjangan terutang kemenag. Saat ini pihak kemenag memiliki terutang tunjangan profesi guru agama senilai Rp 1,9 triliun. Sebelumnya, malah sebesar Rp 4,3 triliun. Nilai total tunjangan tersebut bisa turun setelah dilakukan audit karena ternyata banyak guru yang sudah meninggal, pensiun, ataupun menjadi penjabat struktural.

Bagaimana bisa tunjangan profesi untuk guru agama sebesar belum cair? Menurut Jasin, pencairan tunjangan tersebut harus menunggu Menag baru. Sebab, menaglah yang berhak meng-acc hasil audit BPKP dan Itjen tentang besaran tunjangan profesi guru agama.

Jasin menjelaskan, sejatinya uang pembayaran TPG ini sudah siap dicairkan setelah usai diaudit oleh BPKP bersama Itjen Kemenag. Tetapi, saat itu pekerjaan Menag sedang konsentransi menyiapkan urusan haji. Setelah urusan haji selesai, ternyata Presiden Jokowi tidak kunjung mengumumkan Menag baru.

"Intinya tidak bisa dicairkan selama belum ada Menag baru yang ditunjuk Presiden Jokowi," jelas mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Bagi ratusan ribu guru di bawah Kemenag yang menunggu lama pencairan TPG terutang itu, diminta untuk bersabar.

Penentuan kabinet Presiden Jokowi yang berlarut-larut juga berpotensi mengganggu pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri (PTN). Sebab, ada komposisi suara 35 persen dari mendikbud untuk menentukan pemilihan rektor baru PTN.

"Baik itu PTN biasa atau PTN BH (badan hukum), ada suara 35 persen Mendikbud," ujar Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Djoko Santoso kemarin.