Tunjangan Guru di Perbatasan Picu Kecemburuan

JAKARTA - Kebijakan pemerintah pusat tentang tunjangan khusus bagi guru di wilayah perbatasan, ternyata juga justru menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pengajar yang tak menerimanya. Di Nunukan, tunjangan itu malah memunculkan gejolak di daerah.

"Di daerah, guru-guru pada demo semua. Makanya, kami datang untuk membawa aspirasi mereka, sekaligus menanyakan ke Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, red). Seperti apa mekanismenya, dan siapa saja yang pantas dapat," ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan (Kaltim), Damus Singa yang memimpin rombongan DPRD untuk bertemu pejabat di Kemendikbud, Selasa (22/11).

Dengan difasilitasi anggota Komisi X DPR, rombongan dari Kaltim itu disambut tiga staf di Kemendikbud. Menurut Damus, para guru tersebut mempertanyakan alasan tentang tunjangan yang sebagian besar hanya untuk guru SD dan SMP. Sementara untuk guru SMA/SMK, hampir tidak ada yang mendapatkan tunjangan.

Bahkan dari 424 orang guru SMA/SMK, hanya 2 orang yang diakomodir."Ini kan sama saja menimbulkan kecemburuan sosial," timpalnya.