Tunjangan Guru Lambat, Salah Pemprov

JAKARTA—Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan, Musliar Kasim mengungkapkan, lambatnya penyaluran tunjagan khusus guru perbatasan disebabkan pemerintah Propinsi lambat mengirimkan data guru ke pemerintah pusat. Bahkan terkadang, pemerintah provinsi kerap kali memberikan data yang salah sehingga tunjangan yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah guru yang ada.

“Itu dikarenakan data yang tidak sinkron. Terkadang pemerintah provinsi mengirimkan data lama , sehingga jumlah guru yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah yang ada saat ini,” ungkap Musliar di Gedung PGRI, Jakarta, Senin (28/11).

Musliar mencontohkan, data guru perbatasan yang ada di Kalimantan Timur. Ketika diminta data oleh pemerintah pusat di tanggal sekian, lanjut Musliar, pemerintah provinsi terkadang tidak siap. Alhasil, pemerintah provinsi justru mengirimkan data guru seadanya saja, dan bahkan data-data lama yang belum diperbarui.

“Jika seperti ini, pastinya merugikan guru-guru yang seharusnya berhak menerima tunjangan khusus itu. Maka dari itu, ketidaksinkronan data ini yang akhirnya memakan waktu lama dan mengakibatkan tunjangan guru terlambat,” paparnya.