Tunjangan Guru Terganjal Permenkeu
Selasa, 27 Juli 2010 – 19:53 WIB

Tunjangan Guru Terganjal Permenkeu
JAKARTA -- Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) meminta kepada pihak Kementerian Keuangan untuk melakukan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 101/PMK/.05/2010 yang mengatur tentang pembayaran tunjangan guru sehingga bulan depan (Agustus) tunjangan itu turun. Disebutkan, jumlah guru yang akan mendapatkan tunjangan profesi tahun ini mencapai 573.000 guru dari total 2,8 juta guru di Indonesia. Dalam APBN, terang Dasuki, Kemendiknas menganggarkan dana hingga 70 persen dari Rp 214 triliun total APBN hanya untuk gaji dan tunjangan guru. “Pembayaran tunjangan akan dilakukan bertahap. Namun untuk pembayaran tunjangan 573.000 ini sudah siap dananya tinggal tunggu revisi menkeu. Untuk 100.000 guru kami siapkan dana Rp 3 triliun,” jelasnya.
Direktur Profesi Pendidik Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemendiknas, Ahmad Dasuki menjelaskan, jika Permenkeu sudah direvisi maka tunjangan profesi bagi guru akan segera cair bulan depan atau Agustus 2010 ini. Tunjangan profesi bagi guru yakni satu kali gaji pokok perbulan.
“Kalau direvisi maka tunjangan akan dirapel untuk enam bulan ke belakang. Kami sudah mengirimkan surat yang ditandatangani Mendiknas kepada Menkeu agar Permenkeu itu direvisi,” tandasnya ketika ditemui di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Selasa (27/7).
Baca Juga:
JAKARTA -- Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) meminta kepada pihak Kementerian Keuangan untuk melakukan revisi atas Peraturan Menteri
BERITA TERKAIT
- Waka MPR Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Segera Memperbaiki Tata Kelola Pendidikan
- Masyarakat Rela Antre Demi Beras Murah di Kampus UTA45 Jakarta
- Konsolidasi Nasional 2025, Mendikdasmen Ungkap Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Guru
- Dedi Klaim Rencana Mengirim Siswa ke Barak Didukung Orang Tua, tetapi Ditolak Elite
- Bantu Masyarakat, Mahasiswa UTA '45 Bagikan 500 Paket Sembako di Sunter
- Konsolnas Dikdasmen 2025, Ini Harapan Menko Pratikno dan Menteri Mu'ti kepada Pemda