Tunjangan Pejabat Negara Diusulkan Naik

JAKARTA--Setelah tertunda beberapa tahun, pemerintah berencana menaikkan tunjangan pejabat negara. Alasannya take home pay yang diterima tidak sebanding dengan tanggung jawab serta beban seorang pejabat negara.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Azwar Abubakar, kenaikan tunjangan pejabat negara ini dimaksudkan agar pendapat lain diharamkan. Pejabat negara hanya dibolehkan menerima gaji pokok plus tunjangannya.

"Sudah rahasia umum kalau ada pejabat negara yang pendapatan lainnya jauh di atas gaji plus tunjangannya. Kenapa bisa terjadi, karena take home pay-nya sangat kecil untuk ukuran pejabat negara," ujarnya.

Dia mengaku menerima pengaduan dari kepala daerah tentang minimnya tunjangan yang diterima. Setiap bulan tunjangan pejabatnya hanya Rp 6 juta. Bagi kepala daerah yang merasa tidak cukup, sudah pasti akan menerima pemberian di luar itu. Tidak heran banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.