Tuntas, Grand Design Strategi Penataan Daerah

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno meminta mendagri secepatnya menyerahkan grand design penataan daerah kepada DPR. Hal itu diperlukan untuk menjelaskan mengapa moratorium (penghentian sementara, Red) pemekaran daerah dilakukan. Selama ini moratorium dilakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas.

Menyikapi banyaknya usulan pemekaran, pengamat pemerintahan dari UGM Nanang Indra Kurniawan mengatakan, pembentukan daerah otonom seharusnya didasarkan pada upaya menjawab kebutuhan masyarakat atas kesejahteraan. Menurut dia, pemerintah hendaknya saat ini mulai merumuskan berapa jumlah ideal provinsi dan kabupaten/kota untuk beberapa waktu ke depan. "Jumlah ideal itu tentu juga harus mempertimbangkan kepentingan nasional di daerah perbatasan," terangnya.  (kuh/dwi)