Tuntaskan Kisruh DPT, Presiden Panggil Mendagri dan KPU
jpnn.com - JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memanggil pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/11). Selain KPU dan Kemendagri, sejumlah lembaga lainnya juga dikumpulkan presiden untuk turut menyelesaikan persoalan yang dikhawatirkan mengancam kelangsungan pemilu 2014 nanti.
Ketua DPR, Marzuki Alie yang juga mengikuti pertemuan itu mengatakan persoalan tidak adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 10,4 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) harusnya tidak terjadi.
"Ini masalah DPT, jadi mempertemukan antara mendagri dan KPU. Sebetulnya ini pendapat Mendagri ya, kalau KPU mengambil data dari Mendagri itu selesai. Tidak ada NIK yang bolong, masalahnya KPU membuat data sendiri," kata Marzuki.
NIK dalam KTP adalah syarat wajib bagi warga negara untuk menjadi pemilih dalam Pemilu. Sejak beberapa pekan terakhir masalah NIK ini masih terus diperdebatkan dan urung diselesaikan. Kemendagri baru mengirimkan tim untuk membantu KPU dalam penelusuran data NIK tersebut.
Menurut Marzuki agar masalah DPT itu tidak berlarut-larut, perlu diluruskan dengan mempertemukan Kemendagri dan KPU.
"Mau diadu dengan data Mendagri ya susah dong, enggak ketemu. Maka ini akan ditujukan, siapa yang perlu diluruskan, saya luruskan," kata Marzuki.(flo/jpnn)
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memanggil pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hari Ini Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Honorer Jangan Nekat Bertindak Konyol
- BMKG Ungkap Prakiraan Cuaca Hari Ini, Ada Hujan di Sejumlah Wilayah
- Seorang Nelayan Asal Pandeglang Tewas Tersambar Petir Saat Melaut, Tim SAR Bergerak
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Hadir di Indonesia AI Day 2024, ESQ Perkuat Kolaborasi Teknologi dan SDM
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan