Tuntut Coblos Ulang Harus Sodorkan Bukti Kuat

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LiMA), Ray Rangkuti mengatakan jangan ada upaya mengembangkan opini bahwa pemilu ulang akan memakan banyak biaya dan buang-buang waktu saja.

Andai pemilu presiden diulang, menurut Ray Rangkuti, hendaklah dipandang sebagai proses menegakkan hukum dan demokrasi.

"Tidak relevan juga menghubungkan penegakkan hukum dan demokrasi dengan biaya apalagi mengaitkannya dengan waktu. Jika pemungutan suara ulang (PSU) dilakukan, hendaknya dipahami sebagai upaya penegakkan hukum dan demokrasi," kata Ray Rangkuti, Senin (18/8).

Jangankan biaya dan waktu lanjutnya, dalam sejarah internasional untuk tegaknya demokrasi dan hukum, nyawa dan darahpun dikorbankan. "Jadi jangan pernah mengeluarkan alasan bahwa untuk pelaksanaan pemilu ulang biayanya besar. Itu tidak kontekstual," tegas Ray.

Yang penting menurutnya adalah terpenuhinya prasyarat PSU. Para pemohon harus betul-betul dapat mengeluarkan data dan fakta yang kuat sehingga tidak ada lagi alasan bagi hakim MK untuk menolak PSU.

"Dengan data yang kuat, tidak perlu ada lagi argumentasi terkait dikabulkannya permohonan para pemohon oleh MK karena data bisa berbicara," jelasnya.

Kalau data yang dibawa memang kuat maka MK, ujarnya, tidak mungkin menolak gugatan yang diajukan. "Seperti masalah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang dipertanyakan bahwa ada pergerakan massa yang masif yang terorganisasi. Penggugat harus bisa membuktikan data tersebut bahwa memang terjadi pergerakan massa untuk memilih dengan DPKTb dilakukan secara sistematis oleh pasangan lainnya," imbuhnya.

Yang paling penting bagi masyarakat kata Ray, jangan muncul resistensi terhadap pelaksanaan PSU karena bagaimanapun kita tidak boleh main-main dengan pemilu yang demokratis dan penegakan konstitusi.