Tuntut Hakim Prioritas Tangani Kasus Korupsi
MA Keluarkan Surat Edaran Pekan Ini
Rabu, 15 September 2010 – 06:26 WIB
JAKARTA - Mahkamah Agung serius meminta para hakim agar memberikan perhatian khusus atas perkara korupsi. Karena itu, lembaga yang dipimpin Harifin A Tumpa itu segera merealisasikan penerbitan Surat Edaran. Surat Edaran MA (SEMA) yang menjadi imbauan bagi para hakim itu akan dikeluarkan pekan ini. "Mudah-mudahan 2-3 hari ini bisa keluar," ujar Ketua MA Harifin A Tumpa, di Gedung MA, kemarin (14/9).
Harifin melanjutkan, surat edaran tersebut akan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh provinsi. Dengan beredarnya SEMA ini, diharapkan bisa menjadi kontrol bagi para hakim agar memberi perhatian lebih terhadap kasus korupsi, terutama kasus yang menyita perhatian publik.
Selain kasus korupsi, SEMA ini juga ditujukan untuk mengontrol para hakim terkait penanganan kasus yang mengundang perhatian, di antaranya kasus illegal logging dan kasus narkoba. SEMA itu sendiri merupakan penegasan dari surat edaran yang telah dikeluarkan pada 2001 silam."Dasar dikeluarkannya SEMA, kita dapat masukan beberapa data, misalnya dari korann atau laporan dari masyarakat. Jadi hakim itu tidak peka terhadap perkara korupsi," urai Harifin.
Ketika ditanya apakah SEMA merupakan salah bentuk intervensi dalam penanganan perkara, Harifin langsung menyangkal. Dia menjelaskan, penerbitan SEMA tersebut justru mendorong kinerja para hakim, sehingga bisa bekerja lebih profesional.
JAKARTA - Mahkamah Agung serius meminta para hakim agar memberikan perhatian khusus atas perkara korupsi. Karena itu, lembaga yang dipimpin Harifin
BERITA TERKAIT
- Lihat, Sikap Mayor Teddy Saat Prabowo Memperkenalkannya ke Joe Biden
- Arogansi Ivan Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Berujung Bui, Ini Pelajaran!
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas untuk Hadapi Kecurangan & Penyimpangan
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas dan Pengelolaan Risiko Demi Cegah Kecurangan
- Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Punya Kedekatan dengan Aparat? Kombes Dirmanto: Jangan Digiring
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN