JPNN.com 
Tuntut Pemerintah Transparan, Sutopo: Jangan Main-Main dengan Anggaran PPPK
jpnn.com, JAKARTA - Penetapan tanggal surat perintah menjalankan tugas (SPMT) yang tidak sesuai masa kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) makin menjadi polemik.
Sebab, kebijakan pemerintah daerah (pemda) tersebut membuat PPPK merugi.
Ketua Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono mengaku prihatin dengan kondisi ini.
“Kami prihatin melihat kawan-kawan yang akan mendapatkan NIP PPPK dan SK nanti Juli 2022. Belum lagi ada yang kontrak kerjanya 1 Februari, tetapi SPMT baru 1 Mei," kata Raden Sutopo Yuwono kepada JPNN.com, Sabtu (23/4).
Dia mempertanyakan masalah 14 bulan gaji PPPK guru 2021 yang sudah dialokasikan dalam dana alokasi umum (DAU) tahun ini.
Dana tersebut bahkan sudah di-earmarked, artinya tidak bisa digunakan kecuali untuk pembayaran gaji PPPK 2021.
Menurut Sutopo, gaji PPPK 2021 malah sudah dialokasikan juga di DAU 2021.
Namun, nyatanya PPPK 2021 baru diangkat di 2022.
Sutopo mengingatkan jangan main-main dengan anggaran PPPK. Pemerintah diminta transparan soal gaji PPPK 14 bulan, dan harus membayar penuh hak-hak honorer.
- Gelar Aksi Damai, Guru Honorer R2-R3 Minta Pemprov Banten Menyelesaikan Formasi PPPK
- Sebegini Jumlah ASN Pensiun per Bulan, Butuh Banyak PNS dan PPPK
- Wahai Honorer, Perhatikan SE BKN agar Penerbitan NIP PPPK 2024 Mulus
- Berapa Jam Kerja PPPK Paruh Waktu? Simak Penegasan KemenPANRB
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Loloskan Semua Honorer, tetapi Jangan Menolak PPPK Paruh Waktu, Semoga Masih Ada Harapan
- KemenPAN-RB Minta Honorer Jangan Menolak PPPK Paruh Waktu, Rugi Sendiri
