Tuntut Pengganti Fredy Putra Daerah
Rabu, 30 September 2009 – 11:05 WIB

Tuntut Pengganti Fredy Putra Daerah
Alof menyatakan suara susulan tersebut sangat akurat karena dengan adanya dokumen KPU Kabupaten Yahukimo, Panwas Yahukimo, KPU Provinsi Papua, dan Panwas Provinsi Papua sebagaimana yang telah diserahkan ke KPU.Selain dari itu Yairus juga menyatakan, berdasarkan UU Otonomi Khusus No 21, maka masyarakat Papua mempunyai wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri. Putra asli Papua harus diberikan derajat yang sejajar dengan warga lain untuk menjadi caleg di DPR.
Baca Juga:
Untuk itu, kami mengharapkan agar Bapak Pembina Bapak SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo dapat mempertimbangkan desakan kami ini. Karena jika tidak, maka keutuhan Partai Demokrat di Papua akan runtuh karena air mata rakyat Papua lewat suara kepada Demokrat tidak dijawab,” tuturnya.
Alof menyatakan, pergantian Freddy Numberi yang diserahkan ke Milton dalam surat tertangal 18 Mei 2009 No 67/EXT DPP PD/V/2009 dan 21 Agustus 2009 No 98/EXT/DPP PD/VIII/2009 diambil secara sepihak oleh partai tanpa meminta pendapat terlebih dahulu kepada Freddy Numberi. “Pak Freddy itu tau bagaimana yang terbaik untuk orang Papua. Pastinya ia akan memberikan rekomendasi bahwa yang sangat mengerti wailayah Papua adalah asli dari Papua sendiri,” pungkasnya (dil)
JAKARTA - Pelantikan anggota DPR periode 2009-2014 tinggal satu hari lagi atau tepatnya 1 Oktober 2009 lusa. Namun demikian Partai Demokrat masih
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Geram dengan KPK, Megawati: Siapa yang Memanggil Kamu Hasto?
- Setelah Sengketa Pilpres 2024, MK Bersiap Menyidangkan PHPU Pileg
- Apresiasi Putusan MK, AHY: Pimpinan Hadapi Tekanan dan Beban Luar Biasa
- MK Anggap Tidak Ada Keberpihakan Presiden terhadap Prabowo-Gibran
- KPU Bakal Umumkan Hasil Rekapitulasi Setelah Waktu Berbuka
- KPU Upayakan Rekapitulasi Nasional Rampung Sebelum 20 Maret